RAPBD Pandeglang 2027 capai Rp 2,68 Triliun

PANDEGLANG, (gerbangbanten.com)-Pemerintah Kabupaten Pandeglang mengusulkan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 2,68 Triliun lebih. Rancangan Anggaran tersebut mencakup pendapatan dan belanja daerah.

Nota usulan disampaikan Bupati Pandeglang Hj.Rd.Dewi Setiani dalam Rapat Paripurna DPRD Setempat yang beragendakan Penyampaian Nota Raperda tentang APBD Tahun 2027 di Gedung DPRD Kabupaten Pandeglang, senin,(26/10/2026).

Dalam Pengatar keuangan Bupati pandeglang Hj.Rd.Dewi Setiani menyampaikan,pendapat daerah Tahun 2027 di proyeksikan berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) Sebesar Rp 388,91 miliar lebih dan pendapatan transfer sebesar Rp 2,34 triliun lebih.

Pendapatan transfer masih menjadi komponen terbesar dalam struktur pendapatan daerah yang direncanakan pemkab Pandeglang. Sementara alokasi belanja daerah terdiri atas belanja operasi,belanja modal,belanja tidak terduga ,serta belanja transfer untuk pemerintah desa.

Rancangan APBD Pandeglang tahun 2027 menunjukan,belanja operasi mendominasi struktur belanja yang mencapai Rp 2,12 triliun lebih .

Sedangkan belanja modal hanya direncanakan sebesar Rp 117,04 miliar.sementara belanja tidak terduga dialokasikan Rp 6 miliar dan belanja transfer untuk pemerintah desa sebesar Rp 436,91 miliar. Sementara disisi pendapatan asli daerah (PAD) Tahun 2027 ,di proyeksikan sebesar Rp 338,91 miliar.

Menurut Bupati Pandeglang Hj.Rd.Dewi Setiani pemkab Pandeglang menetapkan empat arah prioritas pembangunan pada tahun 2027,yakni,meningkatkan akses infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas,pendidikan,kesehatan,perekonomian unggul,serta resilliensi bencana.

“Meningkatkan daya saing ekonomi melalui penguatan kemandirian fiskal,kemudahan investasi,ekonomi berkelanjutan,pemberdayaan pemuda berbasis ekonomi kreatif,serta kemitraan usaha mikro ,kecil,dan menengah (UMKM) dengan pondok pesantren,”kata Dewi.

ketiga, kata Dewi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing sumber daya manusia melalui penurunan kemiskinan ekstrem dan prevelensi stunting,serta ke empat ,meningkatkan tata kelola pemerintah yang efektif dan akuntabel. (Indra Purnama)

Pos terkait