Banten, (gerbangbanten.com) — Dalam Kongres Pertama dan Deklarasi Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Provinsi Banten, Alamsyah Basri, ST, MH, resmi terpilih sebagai Ketua FPRB periode 2024–2029 melalui mekanisme voting dalam acara yang digelar di Kantor Bappeda Provinsi Banten. Kamis, (12/12)
Kongres ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Drs. Heri Yulianto, SH, MH. Dalam sambutannya, Heri menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk menciptakan Banten yang tangguh bencana.
“Forum ini adalah wujud nyata komitmen bersama dalam membangun kesiapsiagaan dan ketangguhan menghadapi bencana. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media adalah kunci dalam mewujudkan visi Banten sebagai daerah yang lebih aman dan siap menghadapi tantangan bencana di masa depan,” ujar Heri.
Heri juga mengingatkan bahwa kondisi geografis dan demografis Banten menjadikannya rentan terhadap berbagai bencana alam, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor. Oleh karena itu, forum ini diharapkan mampu menghasilkan kolaborasi yang solid, strategi berbasis data, dan pendekatan yang memanfaatkan kearifan lokal.
“Dengan hadirnya Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024, kami ingin mendorong peran aktif masyarakat dalam pengurangan risiko bencana. Kolaborasi ini harus diwujudkan dalam aksi nyata untuk menjadikan Banten lebih tangguh, aman, dan sejahtera,” tutup Heri sebelum secara resmi membuka kongres.
Sebagai Ketua baru, Alamsyah Basri menyampaikan komitmennya untuk memperkuat peran FPRB dalam upaya pengurangan risiko bencana di Banten.
“Forum ini menjadi wadah strategis bagi seluruh pemangku kepentingan untuk bersinergi dalam merancang kebijakan yang berbasis data, kearifan lokal, dan prinsip Sendai Framework,” ujar Alamsyah.
Alamsyah menjelaskan bahwa forum ini memiliki tiga fokus utama dalam pengurangan risiko bencana:
1. Mendorong Koordinasi Antar-Stakeholder, koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, perguruan tinggi, dan media. Merupakan langkah penting untuk menciptakan kebijakan yang inklusif dan tepat sasaran.
2. Membangun Sinergi Multi-Pihak, dengan dukungan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2024, Alamsyah menargetkan penguatan kolaborasi untuk merancang program kesiapsiagaan dan mitigasi bencana di tingkat daerah.
3. Menguatkan Komitmen Bersama, melalui peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana melalui edukasi, pelatihan, dan simulasi berbasis komunitas.
Alamsyah juga mengatakan Provinsi Banten, yang rentan terhadap berbagai jenis bencana, membutuhkan langkah-langkah nyata untuk meningkatkan kesiapan daerah. Oleh karenanya Forum PRB memiliki peran penting dalam menggerakkan seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan budaya siaga bencana.
“Dengan semangat kolaborasi, saya yakin kita mampu mewujudkan Banten sebagai daerah yang tidak hanya tangguh menghadapi bencana, tetapi juga menjadi model pengurangan risiko bencana bagi wilayah lain,” tutup Alamsyah.(Her/Bgn)
