Oleh Rida Ruwaida Mahasiswi Universitas Pamul Kampus Kota Serang
OPINI, (gerbangbanten.com) – Hukum merupakan salah satu pilar utama dalam kehidupan bernegara karena berfungsi mengatur hubungan antarindividu, menjaga ketertiban sosial, serta memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban warga negara. Dalam sebuah negara hukum seperti Indonesia, hukum seharusnya menjadi landasan utama dalam setiap tindakan pemerintah maupun masyarakat. Menurut pendapat saya, penegakan hukum yang adil, tegas, dan berintegritas menjadi faktor penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan menjaga stabilitas kehidupan bermasyarakat.
Pada dasarnya, hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan aturan tertulis yang memuat larangan dan perintah, tetapi juga sebagai alat untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Hukum dibuat agar setiap orang memperoleh perlakuan yang sama tanpa memandang latar belakang ekonomi, jabatan, suku, agama, maupun status sosial. Prinsip persamaan di hadapan hukum sangat penting karena menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang kebal terhadap hukum. Baik masyarakat biasa maupun pejabat negara harus bertanggung jawab atas tindakan yang melanggar aturan hukum.
Namun, dalam kenyataannya, pelaksanaan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu persoalan yang sering menjadi perhatian masyarakat adalah adanya anggapan bahwa hukum terkadang berjalan tidak seimbang. Sebagian masyarakat menilai bahwa pelaku pelanggaran dari kalangan tertentu lebih mudah memperoleh perlakuan khusus dibanding masyarakat kecil. Selain itu, kasus korupsi, penyalahgunaan jabatan, mafia peradilan, serta lambatnya proses penegakan hukum sering kali memunculkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Kondisi ini tentu menjadi tantangan besar karena hukum akan kehilangan wibawa apabila tidak ditegakkan secara konsisten.
Menurut saya, aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, dan advokat memiliki tanggung jawab moral dan profesional yang sangat besar dalam menjaga kepercayaan publik. Mereka tidak hanya dituntut memahami aturan hukum, tetapi juga harus memiliki integritas, kejujuran, dan sikap profesional dalam menjalankan tugasnya. Penegakan hukum yang baik harus didasarkan pada fakta, alat bukti, dan prinsip keadilan, bukan dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, tekanan politik, atau faktor ekonomi. Transparansi dalam proses hukum juga penting agar masyarakat dapat melihat bahwa keadilan benar-benar dijalankan.
Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menciptakan budaya hukum yang baik. Kesadaran hukum harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan di keluarga, sekolah, maupun lingkungan sosial. Banyak pelanggaran hukum terjadi karena rendahnya pemahaman masyarakat mengenai hak, kewajiban, dan konsekuensi hukum dari suatu tindakan. Oleh karena itu, pendidikan hukum menjadi penting agar masyarakat tidak hanya takut terhadap hukuman, tetapi memahami nilai-nilai keadilan dan tanggung jawab sosial.
Selain penegakan hukum dan kesadaran masyarakat, pembentukan peraturan perundang-undangan juga harus dilakukan secara cermat dan responsif terhadap perkembangan zaman. Hukum harus mampu mengikuti perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi agar tetap relevan dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Misalnya, perkembangan teknologi digital menimbulkan tantangan baru seperti kejahatan siber, penyebaran hoaks, dan pelanggaran privasi yang membutuhkan pengaturan hukum yang jelas dan efektif.
Kesimpulannya, menurut pendapat saya, hukum memiliki posisi yang sangat penting dalam menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat. Penegakan hukum yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif harus menjadi prioritas utama agar masyarakat memiliki rasa percaya terhadap sistem hukum. Selain itu, dukungan berupa integritas aparat, kesadaran hukum masyarakat, dan pembaruan regulasi sangat diperlukan untuk mewujudkan sistem hukum yang mampu memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi seluruh rakyat Indonesia.
