Rangkuman dan Analisis terkait Demonstrasi di Pati 10-13 Agustus 2025
Oleh : Najwa Zalfa Nabila
Latar Belakang Masalah
Awal Agustus lalu, Kabupaten Pati diguncang demonstrasi besar-besaran akibat kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang melonjak sampai 250%. Kebijakan kenaikan pajak yang tajam ini membuat masyarakat resah. Karena dianggap terlalu membebani masyarakat. Masyarakat juga memprotes bahwa kebijakan tersebut diputuskan tanpa masukan publik yang memadai.
Situasi semakin memanas ketika respon dari Bupati Sudewo seakan menantang warga untuk berunjuk rasa, dengan mengatakan bahwa ia bahkan akan mengizinkan
5.000 atau 50.000 orang untuk berdemonstrasi jika mereka mau. Pernyataan ini jelas dianggap sebagai provokatif dan tidak peka, memperkuat persepsi tentang kepemimpinan yang arogan. Emosi masyarakat semakin tersulut, Tidak butuh waktu lama, Pati seolah jadi “sumbu kemarahan” rakyat terhadap kebijakan yang dinilai sepihak.
Situasi saat demo berlangsung
Gelombang protes berlangsung 10–13 Agustus. Ribuan warga, mahasiswa, dan aktivis turun ke jalan, secara simbolis massa berbaris di trotoar memenuhi depan kantor bupati, membawa spanduk menuntut agar Bupati Sudewo segara mundur dari jabatan. Sebagai bentuk perlawanan, mereka membentuk Aliansi Masyarakat Pati Bersatu untuk mengorganisir protes kebijakan bupati sekaligus menggalang dukungan. Gerakan ini dengan cepat mendapatkan momentum di media sosial, menarik dukungan baik dari warga lokal maupun warganet di seluruh Indonesia, hingga tokoh-tokoh yang sebelumnya mendukung Sudewo berbalik menjadi kritikus.
Puncak aksi terjadi ketika massa menunggu Sudewo sejak pagi di depan Kantor Bupati. Namun, ia baru muncul beberapa jam kemudian dengan pengawalan polisi. Kedangatannya yang terlambat dianggap tidak empatik dan memicu kekecewaan. Beberapa demonstran bahkan melempar botol plastik sebagai bentuk protes spontan.
Dampak dari Terjadinya Demonstrasi
Menghadapi kemarahan publik, Bupati Sudewo menolak mundur dari jabatannya, karena menurut beliau dirinya dipilih masyarakat secara konstitusional dan jabatan tidak bisa dilepas hanya karena desakan massa. Ia kembali berusaha meredakan situasi dengan mengeluarkan permintaan maaf kepada publik dan membatalkan rencana kenaikan pajak sebesar 250%. Di media sosial resmi Pemerintah Kabupaten Pati, Sudewo mengklarifikasi bahwa ia menganggap demo tersebut menjadi pembelajaran untuk dirinya sebagai Bupati dan masyarakat Kabupaten Pati.
“Jangan sampai terprovokasi oleh siapa pun. Jadi Kabupaten Pati adalah milik semua warga Kabupaten Pati, yang harus menjaga Kabupaten Pati siapa? Warga Kabupaten Pati,” ujarnya.
Aksi yang berlangsung empat hari itu akhirnya mencapai titik penyelesaian dan berakhir dengan kemenangan sebagian masyarakat karena kebijakan pajak dibatalkan. Meski begitu, krisis kepercayaan belum sepenuhnya pulih. Sebagian warga lega karena suara mereka didengar, sementara lainnya masih kecewa karena permintaan mundur tidak dikabulkan. Bupati Sudewo juga secara terbuka meminta maaf kepada masyarakat dan mencabut kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan. Ia berjanji akan menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran untuk memperbaiki kinerjanya ke depan.
Dampak Jangka Panjang dan Rekomendasi
Peristiwa demonstrasi Pati tidak hanya berdampak sesaat, tetapi juga meninggalkan implikasi jangka panjang terhadap hubungan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
1. Dampak Politik
Demonstrasi ini memperlemah legitimasi politik Bupati Sudewo. Walaupun ia tetap menjabat, sebagian besar masyarakat melihat kepemimpinannya sebagai arogan dan tidak peka. Ke depan, hal ini bisa mengurangi kepercayaan publik pada Pemerintah Daerah dan berpengaruh pada elektabilitas dalam Pemilu selanjutnya.
2. Dampak Sosial
Solidaritas warga semakin menguat melalui Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Namun, ada potensi polarisasi yaitu sebagian warga puas dengan pembatalan kebijakan, sementara sebagian lain masih kecewa karena tuntutan mundur tidak dipenuhi. Hal ini menunjukkan masyarakat mulai kritis dan aktif dalam mengawasi pemerintah.
3. Dampak Ekonomi
Pembatalan kebijakan memberi kelegaan jangka pendek bagi warga. Namun, kebutuhan fiskal Pemerintah Daerah tetap ada. Jika tidak dikelola dengan bijak, bisa muncul masalah baru dalam pendapatan daerah. Oleh karena itu, kebijakan fiskal ke depan harus dirancang dengan partisipasi publik agar tidak menimbulkan gejolak.
Untuk kedepannya, pemerintah daerah harus meningkatkan komunikasi politik dengan masyarakat sebelum menetapkan kebijakan.Perlu adanya forum dialog reguler antara pemda, akademisi, dan masyarakat sipil untuk membicarakan kebijakan yang berdampak langsung pada rakyat. Transparansi anggaran harus diperkuat agar masyarakat memahami kebutuhan fiskal daerah. Dan partisipasi publik menjadi kunci setiap kebijakan publik idealnya disusun dengan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan.
Analisis dari Peristiwa Demonstrasi Pati
Dari kasus ini tampak jelas adanya kegagalan komunikasi politik Pemerintah Daerah, termasuk krisis kepercayaan antara rakyat dan Pemerintah Daerah. Naiknya pajak secara tiba-tiba tanpa sosialisasi adalah bukti lemahnya komunikasi politik. Kalau pemerintah dari awal jujur dan terbuka, mungkin gejolak sebesar ini tidak akan meledak. Pemerintah Daerah terkesan kurang peka terhadap situasi masyarakat yang masih kesulitan dalam bidang ekonomi. Padahal, kebijakan seperti ini harusnya dirancang dengan mempertimbangkan kemampuan rakyat, bukan sekadar target angka pendapatan.
Peristiwa ini sangat menarik sekaligus bisa dijadikan pelajaran penting bahwa Pemerintah memang butuh dana untuk pembangunan, tapi rakyat juga berhak mendapatkan kebijakan yang tidak menekan kehidupan mereka. Dari masyarakat Pati juga bisa dijadikan contoh untuk daerah lain bahwa solidaritas rakyat bisa menjadi kekuatan untuk mendorong perubahan. Aksi mereka bukan sekadar melawan kebijakan, tapi juga bentuk kepedulian bersama agar pemerintah daerah bisa lebih adil dan transparan. Dillihat dari demonstrasi ini sebagai bukti bahwa suara rakyat benar-benar punya daya tekan. Adanya transparansi, keadilan, dan dialog terbuka seharusnya jadi fondasi utama dalam menyusun kebijakan publik.
Penutup
Kasus demonstrasi di Pati menjadi pelajaran penting dalam dinamika politik lokal. Demonstrasi ini bukan hanya soal penolakan kenaikan pajak, melainkan juga soal relasi kuasa antara rakyat dan pemerintah. Suara rakyat terbukti mampu menekan pemerintah untuk mengubah kebijakan, namun sekaligus menunjukkan rapuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pemimpinnya.
Ke depan, Pemerintah Daerah harus membangun legitimasi bukan hanya dari pemilu, tetapi juga dari kepercayaan social politik yang lahir melalui transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi rakyat. Dengan begitu, konflik serupa bisa dicegah dan hubungan pemerintah dengan masyarakat bisa lebih sehat.
Penulis adalah Mahasiswa semester 1 Pengantar Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi, FISIP, UNTIRTA.
