Oleh: Samsul Maarip Mahasiswa Universitas Pamulang Kampus Kota Serang
OPINI, (gerbangbanten.com) – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah salah satu inisiatif penting dari pemerintah yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas gizi masyarakat, terutama bagi anak-anak yang bersekolah. Diharapkan, program ini bisa berkontribusi dalam menurunkan angka stunting, meningkatkan kesehatan para pelajar, serta membantu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia di masa yang akan datang. Namun, keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada jumlah dana yang tersedia, tetapi juga pada sejauh mana anggaran tersebut digunakan secara efektif dan efisien dalam pelaksanaannya.
Dalam pengelolaan keuangan negara, setiap uang yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) wajib dimanfaatkan secara efisien, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Oleh sebab itu, pengadaan barang yang tidak memiliki hubungan langsung dengan tujuan utama program MBG seharusnya menjadi fokus perhatian dan evaluasi.
Pengadaan barang yang tidak tepat dapat diartikan sebagai pembelian barang atau sarana yang tidak secara langsung membantu penyediaan makanan bergizi bagi para penerima manfaat. Pengadaan peralatan dengan spesifikasi yang berlebihan, fasilitas pendukung yang tidak mendesak, atau barang yang tidak terhubung secara signifikan dengan proses distribusi dan penyajian makanan. Pengeluaran yang seperti ini berisiko mengurangi anggaran yang seharusnya dialokasikan untuk meningkatkan mutu bahan pangan, memperluas jangkauan penerima manfaat, atau memperbaiki sistem distribusi makanan.
Dari perspektif pengelolaan anggaran yang bijak, setiap proses pengadaan harus mengikuti asas nilai untuk uang, yaitu mendapatkan hasil yang optimal dengan pengeluaran yang wajar. Efisiensi tidak berarti menurunkan standar layanan, tetapi lebih kepada memastikan bahwa dana dialokasikan untuk kepentingan yang benar-benar diperlukan. Apabila ada pengadaan barang yang tidak tepat guna, maka itu akan menyebabkan pemborosan sumber daya publik yang bisa menurunkan efektivitas keseluruhan program
Selain itu, pembelian yang tidak sejalan dengan kebutuhan juga bisa menimbulkan masalah akuntabilitas. Warga yang membayar pajak berhak untuk mengetahui dan mengawasi pemanfaatan anggaran negara. Keterbukaan dan tanggung jawab menjadi sangat krusial mengingat program MBG memanfaatkan dana publik yang sangat signifikan. Oleh karena itu, setiap pilihan pengadaan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara hukum, administratif, maupun secara etika.
Pada akhirnya, sasaran utama dari program MBG adalah untuk memberikan makanan yang bernutrisi kepada mereka yang memerlukan. Oleh sebab itu, setiap pengeluaran yang tidak sesuai dengan sasaran tersebut seharusnya dikurangi. Efisiensi dalam penganggaran bukan sekadar masalah penghematan, melainkan juga merupakan wujud tanggung jawab pemerintah dalam memastikan bahwa uang publik digunakan secara maksimal untuk memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat. Dengan pengelolaan anggaran yang tepat, program MBG dapat berjalan dengan lebih baik dan mendapatkan kepercayaan masyarakat yang lebih kuat.
