Serang (gerbangbanten.com) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Banten menggelar sidang paripurna istimewa dalam rangka peringatan HUT ke-25 Provinsi Banten yang dilangsungkan di gedung DPRD Banten di Serang, Sabtu (4/10/2025). Rapat Paripurna ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Banten H. Fahmi Hakim dan didampingi oleh Para Wakil Pimpinan DPRD Banten lainnya.
Hadir dalam kesempatan itu Staf Khusus Mentri Dalam Negri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Hoiruddin Hasibuan, Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kemensetneg, R. Hadi Nugroho, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Prof. Reda Manthovani, Gubernur Banten Andra Soni turut didampingi oleh Wakil Gubernur Banten A. Dimyati Natakusumah, unsur Forkopimda dan Kepala Instansi Vertikal di lingkungan Pemerintahan Provinsi Banten.
Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim mengucapkan, dalam rangka memperingati hari jadi Provinsi Banten ke-25, maka pemerintah Provinsi Banten mengusung tema “Kolaborasi Kuat untuk Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi” sebab mengajak seluruh elemen untuk bergerak bersama demi mencapai tujuan bersama yakni kemajuan Provinsi Banten.
“Bagian kalimat kolaborasi kuat untuk Banten maju, adil merata, dan tidak korupsi. Secara filosofi, mengajak seluruh pihak untuk membangun sebuah sinergi yang berlandaskan prinsip keadilan, pemerataan guna mencapai kemajuan yang berkelanjutan dan bermanfaat,” ungkap Fahmi.
Gubernur Andra Soni menegaskan arah pembangunan daerah berbasis kolaborasi lintas sektor untuk mewujudkan Banten maju, adil merata, dan bebas dari korupsi. Pembangunan saat ini juga fokus pada keberlanjutan dengan semangat kolaborasi.
“Pembangunan Banten adalah perjalanan panjang lintas kepemimpinan. Apa yang kita nikmati hari ini merupakan hasil kerja kolektif para pendahulu, dan kini kita lanjutkan dengan semangat kolaborasi,” tegas Andra.
Andra melanjutkan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten telah menetapkan Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang RPJPD 2025–2045 dan Perda Nomor 1 Tahun 2025 tentang RPJMD 2025–2029. Perda tersebut sebagai pedoman menuju visi Banten Maju, Adil Merata, Tidak Korupsi.
Untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan delapan program unggulan dengan 24 program turunan. Delapan program unggulan itu meliputi Banten Bagus, Banten Sehat, Banten Cerdas, Banten Kuat, Banten Indah, Banten Makmur, Banten Ramah, dan Banten Melayani. “Setiap program diarahkan untuk menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, baik di bidang infrastruktur, pendidikan, kesehatan, maupun ekonomi kerakyatan,” jelasnya.
Provinsi Banten, lanjut Andra terus menjadi magnet investasi nasional. Hingga semester I tahun 2025, tercatat nilai investasi sebesar Rp 60,7 triliun dengan penyerapan tenaga kerja mencapai 110.521 orang. “Penyerapan tenaga kerja mencapai 110.521 orang,” lanjut Andra.
Sedangkan dari sisi Investasi gubernur mendukung penurunan angka pengangguran di Provinsi Banten. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di Banten turun dari 7,52 persen pada 2023 menjadi 6,64 persen pada Februari 2025.
“Fokus penurunan pengangguran dilakukan melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, balai latihan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja, pemagangan, serta pengawasan ketenagakerjaan,” ucapnya.
Di sektor lain, Andra Soni menyoroti sejumlah program yang langsung dirasakan masyarakat. Di antaranya program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra) sepanjang enam puluh empat kilometer, Sekolah Gratis SMA, SMK, SKh swasta, Satu Sarjana Satu Desa, serta dukungan terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Cek Kesehatan Gratis (CKG). “Jalan yang kita buka bukan hanya aspal, tapi membuka akses bagi pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat desa,” ungkapnya.
Gubernur juga menyampaikan bahwa ekonomi di Provinsi Banten terus tumbuh positif di tengah ketidakpastian global. “Pada semester pertama tahun 2025, ekonomi Banten tumbuh 5,33 persen dengan inflasi terkendali di angka 1,95 persen. Angka kemiskinan turun menjadi 5,63 persen,” kata Andra.
Banten juga berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sembilan kali berturut-turut serta meraih peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi hingga 87,49 poin. Berbagai penghargaan nasional juga turut diraih berkat kerja keras semua pihak. Di antaranya adalah Paritrana Award 2025, Provinsi Layak Anak lima kali berturut-turut, dan Apresiasi Presiden RI atas Capaian Eliminasi TBC Nasional. “Semua capaian ini adalah hasil kerja bersama antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat Banten,” pungkas Andra.
