TANGERANG SELATAN, (gerbangbanten.com) – Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) memperkuat strategi penanganan stunting dengan pendekatan yang lebih terarah. Tidak hanya menghitung jumlah kasus, pemerintah kini memanfaatkan data hingga tingkat individu dan alamat untuk memastikan intervensi diberikan sesuai persoalan yang dihadapi masing masing keluarga.
Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam upaya menekan angka stunting sekaligus memastikan program pemerintah benar benar menyentuh keluarga yang membutuhkan.
Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan mengatakan, data yang terperinci menjadi fondasi dalam menentukan langkah penanganan. Melalui data by name by address, pemerintah dapat mengetahui siapa yang membutuhkan intervensi, di mana mereka tinggal, sekaligus memetakan faktor yang berpotensi memengaruhi kondisi anak.
Hal itu disampaikan Pilar dalam kegiatan Publikasi Stunting Tingkat Kota Tangerang Selatan Tahun 2026 di Blandongan, Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Tangsel, Rabu (16/9/2026).
“Jadi kami mendapatkan informasi secara akurat jumlah by name, by address masyarakat atau anak-anak yang dalam kondisi stunting. Dan kita sebarkan data itu ke kewilayahan, khususnya ke kecamatan untuk diberikan langkah langkah strategis, tindak lanjut supaya permasalahan stunting itu bisa teratasi,” ujar Pilar.
Menurut dia, penanganan stunting tidak bisa dilakukan dengan satu pola yang sama untuk seluruh keluarga. Setiap kasus memiliki latar belakang dan faktor risiko yang berbeda sehingga membutuhkan bentuk intervensi yang berbeda pula.
Faktor kesehatan dan gizi, kata Pilar, hanya merupakan salah satu bagian dari persoalan stunting. Kondisi lingkungan tempat tinggal, sanitasi, kualitas rumah, kondisi sosial, hingga kemampuan ekonomi keluarga juga perlu menjadi perhatian.
“Jadi ini penting sekali, semua dinas untuk bersama-sama bisa bekerja menangani stunting. Ini bukan hanya tugas Dinas Kesehatan, karena faktor stunting itu sangat luas dan kompleks,” tegasnya.
Pilar memberikan gambaran bagaimana data tersebut digunakan untuk menentukan intervensi di lapangan.
Jika hasil pemetaan menunjukkan persoalan sanitasi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisi keluarga, pemerintah dapat melakukan intervensi melalui pembangunan septic tank.
Begitu pula apabila kondisi rumah dinilai tidak sehat, misalnya minim pencahayaan, sirkulasi udara buruk atau memiliki tingkat kelembapan tinggi. Kondisi tersebut dapat ditindaklanjuti melalui program bedah rumah.
Sementara dari aspek kesehatan dan gizi, intervensi dilakukan melalui Dinas Kesehatan bersama Pos Gizi yang menjadi salah satu garda terdepan dalam pendampingan keluarga.
“Kalau di situ ternyata orang tuanya mengalami anemia, misalkan kekurangan sel darah merah dan kekurangan energi kronis, berarti penanganannya dari Dinas Kesehatan, Pos Gizi sebagai garda terdepan,” jelasnya.
Persoalan ekonomi juga tidak luput dari pemetaan. Ketika kemampuan ekonomi keluarga menjadi salah satu faktor yang berdampak terhadap pemenuhan kebutuhan gizi anak, pemerintah dapat mengoordinasikan penanganannya melalui perangkat daerah dan unsur kewilayahan.
Intervensi tersebut dapat berupa bantuan pangan, dukungan sosial, maupun menghubungkan keluarga dengan program penempatan kerja agar kemampuan ekonomi keluarga dapat diperkuat.
Dengan pola tersebut, penanganan stunting tidak berhenti pada pemberian makanan tambahan atau layanan kesehatan, tetapi diarahkan untuk menyentuh akar persoalan yang melatarbelakanginya.
Berdasarkan hasil pengukuran hingga Agustus 2026, tercatat sebanyak 879 anak terindikasi stunting dari 117.960 balita yang telah dilakukan pengukuran di Kota Tangerang Selatan.
Data tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah dalam menentukan langkah tindak lanjut secara lebih terarah, terutama di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Pilar menekankan bahwa keberhasilan penanganan stunting membutuhkan kerja bersama lintas sektor. Sebab, kondisi seorang anak dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, mulai dari kesehatan ibu dan anak, asupan gizi, lingkungan tempat tinggal hingga kondisi sosial ekonomi keluarga.
Karena itu, pemerintah juga mendorong penguatan edukasi kepada masyarakat mengenai pola hidup sehat dan pola asuh anak.
Edukasi tersebut dinilai penting dilakukan sejak masa kehamilan hingga periode 1.000 hari pertama kehidupan, karena fase tersebut menjadi periode penting dalam pertumbuhan dan perkembangan anak.
“Untuk menjadikan sumber daya manusia yang unggul, penanganannya dilakukan sejak di dalam kandungan dan seribu pertama kehidupan,” kata Pilar.
Pendekatan berbasis data tersebut diharapkan membuat program penanganan stunting di Tangsel semakin tepat sasaran. Pemerintah tidak hanya berupaya menurunkan angka, tetapi juga memastikan setiap keluarga yang menghadapi persoalan dapat memperoleh intervensi sesuai kebutuhan dan kondisi mereka.
