Banten,(gerbangbanten.com)-
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi membuka secara resmi Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Banten Triwulan I Tahun Anggaran 2026 di Aula BPKAD Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Selasa (14/4/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Deden menegaskan bahwa pembelanjaan anggaran pemerintah daerah harus selaras dengan Asta Cita dan program prioritas nasional guna mendukung target pembangunan yang berkelanjutan.
“Pengelolaan keuangan daerah harus mampu mendukung pencapaian target pembangunan nasional, termasuk pengawalan belanja daerah agar selaras dengan Asta Cita, 17 program prioritas, serta target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen,” ujar Deden.
Menurutnya, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian integral dalam penyelenggaraan pemerintahan yang harus dilaksanakan secara tertib, taat regulasi, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Ia juga menekankan pentingnya penyelarasan kebijakan daerah dengan agenda strategis nasional, seperti pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, peningkatan layanan kesehatan, akses pendidikan, hingga pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Tantangan Belanja Pegawai
Dalam rakor tersebut, Deden juga menyoroti implementasi Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang membatasi belanja pegawai maksimal 30 persen dari total APBD. Ia mengakui kebijakan tersebut menjadi tantangan bagi pemerintah daerah.
“Kami di daerah menghadapi tantangan besar dalam memenuhi ketentuan ini. Hampir seluruh daerah mengalami kesulitan yang sama. Oleh karena itu, kami berharap adanya solusi dari pemerintah pusat,” katanya.
Ia mengingatkan agar pemerintah daerah tetap memprioritaskan belanja wajib atau mandatory spending, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik yang langsung dirasakan masyarakat.
Efisiensi Anggaran Rp200 Miliar
Selain itu, Pemerintah Provinsi Banten juga melakukan efisiensi anggaran sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri terkait transformasi budaya kerja ASN. Efisiensi tersebut dilakukan melalui pengurangan perjalanan dinas, optimalisasi kerja hybrid, serta penghematan penggunaan fasilitas pemerintah.
“Hasil efisiensi anggaran tersebut diproyeksikan mencapai sekitar Rp200 miliar dan akan dialokasikan untuk program yang berdampak langsung kepada masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur jalan,” jelas Deden.
Perluasan Pendidikan Gratis
Tak hanya untuk pembangunan infrastruktur, efisiensi anggaran juga akan digunakan untuk mendukung program prioritas lainnya, termasuk perluasan akses pendidikan gratis. Program tersebut rencananya akan mencakup madrasah swasta di Provinsi Banten pada tahun ajaran baru mendatang.
Deden berharap rapat koordinasi ini menjadi forum strategis untuk memperkuat koordinasi dan menyamakan persepsi antar pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
“Saya berharap forum ini dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk berdiskusi dan menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi, sehingga kita dapat menemukan solusi bersama,” pungkasnya.
