Serang,(gerbangbanten.com)- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang resmi memulai tahapan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Tahun 2025, usai disampaikan dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Bahrul Ulum.
Rapat yang berlangsung di gedung DPRD Kabupaten Serang tersebut dihadiri oleh jajaran pimpinan dan anggota dewan, serta para pejabat eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang. Agenda ini menjadi bagian penting dalam mekanisme pengawasan legislatif terhadap kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran.
Masuk Tahap Evaluasi DPRD
Dalam keterangannya, Bahrul Ulum menyampaikan bahwa setelah pemaparan LKPJ oleh Bupati Serang, dokumen tersebut akan segera dibahas secara intensif di tingkat DPRD selama kurang lebih satu bulan ke depan.
“Berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Bupati Serang terkait LKPJ Akhir Tahun 2025, selanjutnya akan kami bahas di DPRD. Proses pembahasan ini dijadwalkan berlangsung selama satu bulan,” ujarnya.
Pembahasan ini akan melibatkan berbagai alat kelengkapan dewan, termasuk komisi-komisi yang akan menelaah secara rinci program, kegiatan, serta realisasi anggaran yang telah dijalankan oleh pemerintah daerah.
Fungsi Pengawasan dan Akuntabilitas
LKPJ merupakan instrumen penting dalam sistem pemerintahan daerah yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD. Melalui pembahasan ini, DPRD memiliki ruang untuk mengevaluasi efektivitas program pembangunan serta menilai sejauh mana target kinerja telah tercapai.
Selain itu, DPRD juga dapat memberikan rekomendasi strategis yang nantinya menjadi bahan perbaikan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan program di tahun berikutnya.
“Pembahasan ini bukan sekadar formalitas, tetapi bagian dari fungsi pengawasan DPRD agar setiap kebijakan dan penggunaan anggaran benar-benar tepat sasaran dan berdampak bagi masyarakat,” tambahnya.
Sorotan terhadap Kinerja dan Program Prioritas
Dalam proses evaluasi nanti, DPRD diperkirakan akan menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari capaian indikator pembangunan, efektivitas belanja daerah, hingga program prioritas yang belum optimal.
Isu isu seperti pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, hingga pengelolaan lingkungan diprediksi menjadi fokus pembahasan, seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan pemerintah.
Momentum Perbaikan Kinerja Pemerintah Daerah
Tahapan pembahasan LKPJ ini juga menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Serang untuk melakukan refleksi dan perbaikan kinerja. Rekomendasi yang dihasilkan DPRD nantinya akan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan serta program kerja ke depan.
Dengan adanya sinergi antara eksekutif dan legislatif, diharapkan pembangunan di Kabupaten Serang dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
