Oleh: Nazwa Maharani
BANTEN, (gerbangbanten.com) – Beberapa waktu lalu publik dihebohkan dengan aksi demo mahasiswa dan buruh yang menolak kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR. Mereka menilai keputusan tersebut tidak adil, apalagi di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit. Sementara banyak rakyat berjuang dengan upah minimum yang pas-pasan, para wakil rakyat justru berusaha menaikkan fasilitas dan hak-hak finansial mereka.
Demo ini menunjukkan adanya jurang antara kebutuhan rakyat dan kebijakan yang diambil oleh pejabat. DPR seharusnya menjadi representasi suara rakyat, tapi ketika mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi dibanding memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, kepercayaan publik pun semakin menurun. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah DPR benar-benar bekerja untuk rakyat, atau hanya untuk kelompok mereka sendiri?
Secara hukum, memang terdapat mekanisme sah untuk menentukan gaji dan tunjangan anggota DPR melalui peraturan perundang-undangan. Namun, aspek keadilan sosial tidak boleh diabaikan. Jika kenaikan itu tidak diimbangi dengan kebijakan nyata untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, petani, dan pekerja informal, maka keputusan tersebut sangat berpotensi dianggap tidak sensitif dan jauh dari prinsip keadilan yang menjadi dasar konstitusi.
Menurut saya, aksi demo tersebut adalah bentuk kritik yang wajar, sah, dan sehat dalam sistem demokrasi. Pemerintah maupun DPR tidak seharusnya melihatnya sebagai penolakan emosional semata, melainkan sebagai pengingat bahwa kebijakan publik harus berpihak pada rakyat. Jika DPR tetap bersikeras menaikkan gaji tanpa memperhatikan nurani publik, bukan tidak mungkin krisis kepercayaan terhadap lembaga legislatif akan semakin dalam dan berujung pada hilangnya legitimasi politik di mata masyarakat.
